Kalurahan Sumbermulyo

Hari ini, 20 Juli 2023 Kabupaten Bantul merayakan Hari Jadi yang ke-192. Para Pamong dari kalurahan dan kapanewon se-Bantul berkumpul di Lapangan Trirenggo untuk melaksanakan upacara Peringatan Hari Jadi. Hal yang cukup istimewa hari ini adalah para peserta upacara mengenakan busana adat Jawa gaya Yogyakarta (Jangkepan). Hal ini sesuai dengan agenda rutin bahwa setiap Kamis Pahing seluruh jajaran kepemerintahan di DIY mengenakan busana adat sebagai bagian dari keistimewaan DIY.

Hari jadi Kabupaten Bantul didasarkan pada berbagai peristiwa sejarah dan nilai-nilai atau pesan yang terkandung di dalamnya. Menurut sejarahnya, pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarata bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangakan stadsgemente ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Berikut ini daftar para bupati yang memimpin Kabupaten Bantul:

1. Raden Tumenggung Mangun Negoro 20 Juli 1831
   2. Raden Tumenggung Jayadiningrat 1845 – 1851
   3. Raden Tumenggung Tirtonegara 1851 – 1852
   4. Raden Tumenggung Nitinegara 1852 – 1855 
   5. Raden Tumenggung Danukusuma 1855 – 1878
   6. Raden Tumenggung Djojowinoto 1878 –
   7. Raden Tumenggung Djojodipuro 1878 – 
   8. Raden Tumenggung Surjokusumo –
   9. Raden Tumenggung Mangunyudo 1899 – 1913
   10. K.R.T. Purbadiningrat 1913 – 1918
   11. K.R.T. Dirdjokusumo 1918 – 1943
   12. K.R.T. Djojodiningrat 1943 – 1947
   13. K.R.T. Tirtadiningrat 1947 – 1951
   14. K.R.T. Purwaningrat 1951 – 1955
   15. K.R.T. Partaningrat 1955 – 1958
   16. K.R.T. Wiraningrat 1958
   17. K.R.T. Setyosudono 1958 – 1960
   18. K.R.T. Sosrodiningrat 1960 – 1969
   19. K.R.T. Prodjohardjono (Pejabat) 1969 – 1970
   20. R. Sutomo Mangkusasmito, SH. 1970 – 1980
   21. Suherman Partosaputro 1980 – 1985
   22. K.R.T. Suryo Padmo Hadiningrat ( Moerwanto Suprapto) 1986 – 1991
   23. K.R.T. Yudadiningrat (Sri Roso Sudarmo) 1991 – 1998
   24. Drs. H. Kismosukirdo (PJ) 1998 – 1999
   25. Drs. HM. Idham Samawi 1999 – 2004
   26. Drs. Mujono NA , Desember 2004 – Januari 2005 (Penjabat)
   27. Drs. HM. Idham Samawi 2005 – 2010 (Terpilih kembali melalui PILKADA Langsung 2005)
   28. Hj. Sri Surya Widati 2010 – 2015
   29. Drs. H. Suharsono 2016 – 2021
   30. H. Abdul Halim Muslih 2021 – sekarang

(dari berbagai sumber)