Kalurahan Sumbermulyo

Jumat (26/04/2024) Polres Bantul kembali mendatangi Kalurahan Sumbermulyo dalam Acara Sosialisasi SABER PUNGLI. Acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan pemberantasan pungutan liar (pungli) karena disinyalir masih merebak di masyarakat. Acara ini menghadirkan para narasumber dari Inspektorat, Ibu Besari Setyowati, SE. MAP, dari Pemda Bantul : Sunarso SH, M.Si, (Tenaga ahli Bupati Bantul Bidang Pemerintahan Kabupaten Bantul), AKP Jumadi (Kasiwas Polres Bantul), dan Kanit Binmas Polres Bantul : Iptu Lungsi.

Menurut pihak polres, Pemerintah Kalurahan memegang peranan yang krusial. Pemerintah Kalurahan adalah pemerintah yang sebenarnya karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah kalurahan yaitu lurah dan segenap jajarannya kerap dihubungi oleh pihak-pihak yang rawan terkait pungli dan praktek keuangan ilegal lainnya. Misalnya saja, partai politik, pengusaha, dan pihak lain terkait pengaruh masyarakat. Selain itu aset-aset kalurahan juga rawan disalahgunakan misalnya tanah kas desa, tanah pelungguh, dan semacamnya. Tercatat banyak kasus pemanfaatan yang tidak semestinya, hingga penggelapan tanah kas desa. Hal-hal seperti ini memang harus dilaporkan. Tapi untuk melaporkan laporan harus menyertakan saksi dan bukti. Kemudian, dalam penyelesaian konflik pemerintah kalurahan seyogyanya memanfaatkan proses mediasi. Ada Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang sedia membantu. 

Pungli biasanya berwujud retribusi yang tidak sesuai aturan atau bahkan tidak ada aturannya. Sayangnya praktek ini masih banyak karena masyarakat seolah menerima karena merasa itu bagian dari penyelesaian urusannya. Pungli bisa dilaporkan ke Inspektorat atau ke kepolisian, dan penyelesaian masalah terkait hal itu juga harus melalui regulasi yang jelas. Misalnya, jika ada perusahaan baru yang dianggap merugikan lingkungan, maka masyarakat berhak meminta kompensasi tapi harus melalui regulasi dan didampingi oleh pihak-pihak yang berwenang.