Kalurahan Sumbermulyo

Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo melaksanakan Sidang atas Rancangan Peraturan Kalurahan (Raperkal) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun 2024. Acara dilaksanakan pada Hari Jumat malam (22/12/2023) di Aula Balai Kalurahan Sumbermulyo. Peserta yang hadir adalah ketua beserta para anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dengan lurah bersama para pamong kalurahan.

Sidang ini bukanlah yang pertama kalinya dilaksanakan karena proses menyusun APBKal tidak pernah sederhana. Setelah sebelumnya diundang oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) pada hari Senin (11/12/2023) lalu, diadakanlah pertemuan sesuai undangan tersebut. Pertemuan ini adalah Sidang untuk membahas dan menetapkan rancangan peraturan kalurahan. Peraturan yang menjadi topik adalah tentang rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan untuk Tahun Anggaran 2024 mendatang.

Sebelumnya para pamong kalurahan dan anggota Bamuskal masing-masing sudah mendapatkan draft rancangan peraturan kalurahan yang akan dibahas. Setelah masing-masing membaca dan memahami, maka dalam pertemuan sebelumnya, Rabu (12/12/2023) setiap peserta dapat mengemukakan gagasannya. Pada hari itu dilakukanlah pencermatan terhadap draft rancangan peraturan kalurahan yang memuat rincian anggaran yang akan dijadikan APBKal tahun 2024.

Pencermatan yang dilakukan pada hari Rabu tersebut membuahkan banyak masukan untuk pihak Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo. Selain itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran ketika terkait dengan kalurahan lain atau pihak kapanewon. Misalnya masalah penghasilan lurah, pamong, staf, dan Bamuskal, diharapkan ada semacam keseragaman dengan kedua kalurahan lain di Kapanewon Bambanglipuro. Hal ini agar tidak ada kesenjangan yang berpotensi terhadap kinerja internal maupun hubungan dengan kalurahan lain dan kapanewon.

Di penghujung acara diadakan penandatanganan berita acara dan kesepakatan bersama. Hal itu menandai kesepakatan antara Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo dengan Bamuskal untuk mengesahkan rancangan peraturan itu menjadi peraturan kalurahan.